Viral di Ruang Publik, Bolehkah Kita Rekam Orang Tanpa Izin?

Kehadiran media sosial membuat batas antara kehidupan pribadi dan konsumsi publik semakin tipis. Aktivitas yang sebelumnya hanya menjadi bagian dari keseharian kini dapat berubah menjadi konten yang ditonton ribuan hingga jutaan orang dalam waktu singkat.

Kamera ponsel yang selalu berada di tangan membuat siapa pun dapat merekam kejadian di sekitarnya. Mulai dari peristiwa unik, interaksi antarmanusia, hingga aktivitas seseorang di tempat umum, semuanya berpotensi menjadi bahan unggahan di media sosial.

Namun, kemudahan tersebut juga memunculkan pertanyaan penting. Apakah seseorang yang berada di ruang publik otomatis boleh direkam dan ditampilkan di media sosial tanpa persetujuannya?

Pertanyaan ini kembali menjadi perhatian setelah muncul polemik mengenai perekaman seorang usher atau Sales Promotion Girl (SPG) di ajang GIIAS 2026 yang kemudian dijadikan konten media sosial tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi perbincangan mengenai batas kebebasan membuat konten, etika penggunaan kamera di ruang publik, serta hak seseorang untuk menentukan bagaimana dirinya ditampilkan di ruang digital.

Berada di Ruang Publik Bukan Berarti Kehilangan Privasi

Salah satu anggapan yang cukup sering muncul adalah seseorang tidak lagi memiliki hak privasi ketika berada di tempat umum. Pemikiran tersebut membuat sebagian orang merasa bebas merekam siapa pun selama aktivitas perekaman dilakukan di ruang publik.

Padahal, persoalan privasi tidak sesederhana lokasi seseorang berada.

Merekam suasana sebuah acara yang memperlihatkan banyak orang tentu berbeda dengan sengaja menjadikan satu individu sebagai objek utama video. Perbedaannya semakin jelas ketika wajah, identitas, atau aktivitas orang tersebut ditampilkan secara jelas dan kemudian disebarluaskan kepada publik.

Dokumentasi di ruang publik pada dasarnya merupakan hal yang umum. Dalam konteks jurnalistik, misalnya, pengambilan gambar keramaian dapat menjadi bagian dari peliputan sebuah peristiwa. Demikian pula dokumentasi sebuah acara yang memang ditujukan untuk konsumsi publik.

Persoalannya muncul ketika seseorang yang berada di lokasi tersebut dijadikan fokus utama konten, sementara yang bersangkutan tidak mengetahui proses perekaman atau tidak memberikan persetujuan atas penggunaan rekaman tersebut.

Apalagi jika video kemudian digunakan untuk kepentingan komersial, mendapatkan perhatian publik, meningkatkan jumlah pengikut, atau menghasilkan pendapatan dari platform digital. Di titik inilah persoalan teknis mengenai "boleh merekam atau tidak" berubah menjadi persoalan etika dan hak individu.

Ketika Seseorang Menjadi Konten

Ekonomi kreator membuat perhatian publik menjadi sesuatu yang memiliki nilai. Konten yang menarik dapat mendatangkan jumlah penonton tinggi, meningkatkan interaksi, memperluas jangkauan akun, hingga menghasilkan keuntungan finansial.

Situasi tersebut membuat sebagian pembuat konten berlomba mencari momen yang dianggap menarik. Namun, dalam mengejar perhatian publik, ada satu hal yang berpotensi terabaikan: orang yang menjadi bagian dari konten juga memiliki hak untuk menentukan apakah dirinya ingin ditampilkan atau tidak.

Tidak semua orang merasa nyaman ketika wajah dan aktivitasnya muncul di internet.

Bagi sebagian orang, tampil dalam sebuah video mungkin dianggap sebagai hal biasa. Namun bagi orang lain, rekaman tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, mengganggu pekerjaan, memengaruhi reputasi, atau bahkan membuka akses terhadap kehidupan pribadi mereka.

Masalahnya semakin besar ketika sebuah video sudah terlanjur viral. Sekali sebuah konten menyebar di media sosial, pengunggah tidak selalu dapat mengendalikan siapa yang menyimpan, mengunduh, mengunggah ulang, atau menyebarkannya ke platform lain.

Dengan demikian, dampak sebuah rekaman dapat jauh lebih panjang dibandingkan proses pembuatannya yang hanya berlangsung beberapa detik.

Pemerintah Mulai Menyoroti Perekaman Tanpa Persetujuan

Isu mengenai perekaman tanpa persetujuan juga mulai mendapat perhatian pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti pentingnya perlindungan privasi di ruang digital, termasuk ketika seseorang berada di ruang publik.

Perhatian tersebut menjadi semakin relevan ketika konten melibatkan perempuan dan anak-anak yang memiliki kebutuhan perlindungan lebih besar dalam ekosistem digital. Pesan yang muncul dari perdebatan tersebut adalah keberadaan seseorang di ruang publik tidak serta-merta menghapus seluruh hak yang melekat pada dirinya.

Di sisi lain, persoalan hukum terkait perekaman dan penyebarluasan konten tidak dapat disamaratakan. Setiap kasus memiliki konteks berbeda, termasuk tujuan perekaman, cara memperoleh gambar, identitas yang ditampilkan, bentuk publikasi, serta dampak yang ditimbulkan.

Perekaman untuk dokumentasi umum, pemberitaan, kepentingan publik, dan pembuatan konten komersial dapat memiliki pertimbangan yang berbeda.

Karena itu, pembuat konten tidak cukup hanya bertanya apakah dirinya bisa merekam seseorang. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah rekaman tersebut patut dibuat dan dipublikasikan.

Kreator Konten Punya Tanggung Jawab Lebih Besar

Media sosial telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk menjadi kreator. Seseorang tidak membutuhkan studio besar atau peralatan mahal untuk menghasilkan video yang dapat menjangkau audiens luas.

Namun, semakin besar kemampuan seseorang menyebarkan informasi, semakin besar pula tanggung jawab yang mengikutinya. Meminta izin sebelum merekam merupakan langkah sederhana yang dapat menghindari persoalan. Jika sebuah rekaman melibatkan orang lain sebagai objek utama, pembuat konten juga dapat menjelaskan tujuan penggunaannya.

Ketika seseorang meminta agar dirinya tidak ditampilkan, permintaan tersebut seharusnya dipertimbangkan secara serius. Hal sederhana seperti meminta persetujuan, melakukan penyamaran wajah ketika diperlukan, atau tidak mengunggah bagian yang berpotensi merugikan orang lain dapat menjadi bentuk penghormatan terhadap hak individu.

Langkah tersebut bukan berarti membatasi kreativitas. Sebaliknya, kreativitas justru dapat berjalan bersama dengan etika. Pembuat konten tetap dapat menghasilkan materi yang menarik tanpa harus mengorbankan privasi orang lain.

Viral Bukan Alasan Mengabaikan Etika

Salah satu tantangan terbesar media sosial adalah budaya viral. Ketika sebuah video mendapatkan banyak penonton, konten tersebut sering dianggap berhasil. Padahal, jumlah penonton tidak dapat menjadi ukuran tunggal apakah sebuah konten layak dipublikasikan.

Konten yang viral tetap dapat menimbulkan persoalan jika dibuat tanpa mempertimbangkan hak orang yang direkam. Bahkan, semakin besar jangkauan sebuah konten, semakin besar pula potensi dampaknya terhadap orang yang tampil di dalamnya.

Di sinilah pentingnya membangun kesadaran bahwa seseorang bukan sekadar objek visual untuk mendapatkan tayangan. Setiap orang memiliki kehidupan, pekerjaan, reputasi, dan batas kenyamanan masing-masing. Apa yang dianggap lucu atau menarik oleh penonton belum tentu dirasakan sama oleh orang yang menjadi objek rekaman.

Tidak Semua yang Bisa Direkam Harus Dipublikasikan

Pada akhirnya, perdebatan mengenai perekaman di ruang publik tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan pertanyaan sederhana mengenai boleh atau tidak boleh. Ada aspek hukum yang perlu diperhatikan, tetapi ada pula aspek etika yang tidak kalah penting.

Kamera ponsel memang memberikan kemampuan kepada siapa saja untuk mengabadikan berbagai kejadian. Namun kemampuan tersebut seharusnya diikuti dengan kesadaran bahwa setiap rekaman dapat memiliki konsekuensi bagi orang lain.

Pertanyaan sederhana sebelum menekan tombol rekam atau unggah dapat menjadi langkah awal: Apakah saya akan merasa nyaman jika berada di posisi orang yang saya rekam?

Jika jawabannya tidak, mungkin ada alasan untuk berpikir ulang.

Sebab, di era ketika sebuah video dapat menyebar ke mana saja hanya dalam hitungan menit, menjaga privasi bukan berarti menghambat perkembangan media sosial. Justru, menghormati privasi menjadi bagian penting dalam membangun ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, tidak semua hal yang terjadi di ruang publik harus direkam. Dan tidak semua yang berhasil direkam harus dipublikasikan. Di antara kemampuan untuk membuat konten dan kebebasan untuk membagikannya, tetap ada hak orang lain yang perlu dihormati.