PP Tunas Bukan Cuma Blokir Akun, Ini Tujuan Sebenarnya

Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan kebijakan baru terkait perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang lebih dikenal dengan PP Tunas. Aturan ini langsung menjadi sorotan publik karena kerap dikaitkan dengan kebijakan pemblokiran akun anak di bawah usia 16 tahun pada sejumlah platform digital. Namun, jika ditelaah lebih dalam, PP Tunas sebenarnya memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada sekadar pembatasan akses media sosial.

Kebijakan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya aktivitas anak di internet yang diiringi dengan berbagai risiko serius, mulai dari paparan konten berbahaya, perundungan siber, penipuan daring, hingga eksploitasi data pribadi. Melalui regulasi ini, pemerintah ingin memastikan bahwa ruang digital menjadi tempat yang lebih aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Apa Itu PP Tunas?

PP Tunas merupakan singkatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Regulasi ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada anak saat menggunakan berbagai layanan digital, termasuk media sosial, game online, hingga platform berbasis internet lainnya.

Berbeda dengan anggapan umum, PP Tunas tidak hanya mengatur pembatasan akun anak. Aturan ini juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) atau perusahaan teknologi untuk ikut bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak.

Dengan kata lain, perlindungan anak di era digital tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tua semata, tetapi juga menjadi kewajiban platform digital.

Latar Belakang Lahirnya PP Tunas

Kehadiran PP Tunas tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan internet di kalangan anak-anak di Indonesia. Data menunjukkan bahwa hampir setengah pengguna internet di Indonesia merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Bahkan, lebih dari 80 persen anak mengakses internet setiap hari dengan durasi rata-rata mencapai tujuh jam.

Tak hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa lebih dari sepertiga anak usia dini sudah mampu mengakses internet. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran serius, mengingat tidak semua konten digital aman untuk anak.

Pemerintah menilai bahwa tanpa regulasi yang kuat, anak-anak berpotensi terus terpapar berbagai risiko digital, seperti:

• Konten pornografi atau tidak layak
• Perundungan siber (cyberbullying)
• Penipuan online
• Kecanduan digital
• Penyalahgunaan data pribadi

Oleh karena itu, PP Tunas hadir sebagai langkah strategis untuk menata ulang ekosistem digital agar lebih berpihak pada perlindungan anak.

Tujuan Utama PP Tunas

Secara umum, PP Tunas memiliki sejumlah tujuan penting, di antaranya:

• Memberikan perlindungan maksimal bagi anak di ruang digital
• Mewujudkan tata kelola sistem elektronik yang ramah anak
• Menjamin hak-hak anak dalam menggunakan teknologi digital
• Meningkatkan tanggung jawab platform digital
• Mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat
• Menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkelanjutan

Dengan tujuan tersebut, PP Tunas diharapkan mampu menjadi fondasi baru dalam menjaga keamanan anak di era digital yang terus berkembang pesat.

Proses Panjang Hingga Disahkan

PP Tunas tidak hadir secara instan. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE, yang mengamanatkan adanya aturan khusus mengenai perlindungan anak di ruang digital.

Sejak awal 2024, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mulai menyusun rancangan aturan ini dengan melibatkan berbagai pihak. Tercatat ada 287 masukan dari 24 pemangku kepentingan, termasuk kementerian, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok anak dan orang tua.

Setelah melalui proses harmonisasi antar-kementerian untuk memastikan keselarasan dengan regulasi lain seperti UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan Data Pribadi, rancangan tersebut akhirnya diajukan kepada Presiden dan disahkan pada awal 2025.

Pengaturan Usia Akses Digital Anak

Salah satu poin penting dalam PP Tunas adalah pengelompokan akses digital berdasarkan usia anak. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa anak hanya mengakses layanan yang sesuai dengan tingkat kematangan mereka.

Berikut kategorinya:

• Di bawah 13 tahun: hanya boleh mengakses layanan berisiko rendah yang dirancang khusus untuk anak, dengan persetujuan orang tua
• Usia 13–15 tahun: dapat mengakses layanan berisiko sedang dengan izin orang tua
• Usia 16–17 tahun: diperbolehkan mengakses layanan berisiko tinggi, termasuk media sosial umum, dengan persetujuan orang tua

Selain itu, platform digital diwajibkan melakukan verifikasi usia pengguna serta memastikan adanya persetujuan orang tua bagi pengguna anak.

Platform Digital Wajib Menyesuaikan

Dalam tahap awal penerapan, pemerintah menyasar delapan platform besar, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Beberapa platform bahkan telah mulai menyesuaikan kebijakan mereka. Misalnya, X dilaporkan menaikkan batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun dan mulai menonaktifkan akun yang terindikasi dimiliki oleh anak di bawah umur.

Bigo Live mengambil langkah lebih ketat dengan menaikkan batas usia menjadi 18 tahun serta menerapkan sistem moderasi berlapis berbasis kecerdasan buatan dan verifikasi manusia.

Sementara itu, TikTok menyatakan kesiapan untuk mengikuti regulasi dengan melakukan evaluasi internal serta meningkatkan sistem deteksi akun di bawah umur.

Namun, tidak semua platform langsung merespons positif. YouTube dan perusahaan induk Facebook, Instagram, serta Threads, yakni Meta Platforms, masih mengkaji kebijakan ini.

Perbedaan Pendekatan Platform

YouTube, misalnya, menilai bahwa pemblokiran total akun anak di bawah 16 tahun berpotensi menghambat akses pendidikan, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil. Sebagai alternatif, platform ini menawarkan solusi berbasis pengawasan orang tua seperti fitur Family Link, pengaturan waktu penggunaan, dan teknologi verifikasi usia berbasis AI.

Sementara itu, Meta berpendapat bahwa pembatasan total dapat mendorong anak berpindah ke platform lain yang justru lebih berbahaya. Sebagai solusi, Meta mengembangkan sistem “Akun Remaja” dengan berbagai fitur keamanan tambahan.

Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa implementasi PP Tunas masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan anak dan akses terhadap teknologi.

Mulai Berlaku dan Penegakan Aturan

PP Tunas resmi berlaku pada 28 Maret 2026, setelah sebelumnya diundangkan pada 6 Maret 2026 dan melalui masa transisi selama 22 hari.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil karena kondisi ruang digital Indonesia sudah memasuki tahap darurat bagi anak.

Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada platform yang tidak mematuhi aturan, meskipun tetap mengedepankan pendekatan persuasif pada tahap awal.

Bagaimana dengan Negara Lain?

Indonesia bukan satu-satunya negara yang serius mengatur perlindungan anak di ruang digital. Sejumlah negara bahkan telah lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, meskipun dengan pendekatan dan tingkat pembatasan yang berbeda-beda. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi oleh budaya, tingkat literasi digital, serta kebijakan hukum di masing-masing negara.

Di Australia, misalnya, pemerintah menetapkan batas usia minimum 16 tahun untuk mengakses platform digital tertentu. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan anak memiliki tingkat kematangan yang cukup sebelum terpapar dunia media sosial yang kompleks.

Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan aturan melalui Children’s Online Privacy Protection Act yang menetapkan batas usia 13 tahun. Fokus utama aturan ini adalah melindungi data pribadi anak dari penyalahgunaan oleh perusahaan digital, terutama terkait pengumpulan dan penggunaan informasi pengguna di bawah umur.

Di kawasan Uni Eropa, perlindungan anak diatur melalui General Data Protection Regulation. Regulasi ini memberikan fleksibilitas bagi negara anggotanya untuk menetapkan batas usia antara 13 hingga 16 tahun, tergantung kebijakan masing-masing negara. Penekanannya tetap pada perlindungan data pribadi dan persetujuan orang tua.

Berbeda lagi dengan Inggris yang menerapkan Age-Appropriate Design Code. Aturan ini tidak hanya mengatur usia minimum (sekitar 13 tahun), tetapi juga mewajibkan platform digital merancang layanan yang ramah anak, termasuk pengaturan privasi otomatis dan pembatasan konten.

Pendekatan yang lebih ketat terlihat di Tiongkok. Pemerintah di sana tidak hanya menetapkan batas usia, tetapi juga membatasi durasi penggunaan internet, khususnya untuk game online. Anak-anak hanya diperbolehkan bermain dalam waktu tertentu, sehingga risiko kecanduan dapat ditekan secara signifikan.

Negara lain seperti Jepang, Vietnam, dan Uni Emirat Arab juga telah menerapkan aturan serupa. Umumnya, mereka menetapkan batas usia tertentu serta memberikan pembatasan tambahan seperti durasi penggunaan atau kewajiban pengawasan orang tua.

Dari berbagai kebijakan tersebut, terlihat bahwa perlindungan anak di ruang digital telah menjadi perhatian global. Setiap negara memiliki strategi yang berbeda, namun tujuannya sama, yakni menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak di era teknologi.

Lebih dari Sekadar Pemblokiran

Pada akhirnya, PP Tunas bukan sekadar kebijakan untuk memblokir akun anak. Regulasi ini merupakan upaya besar pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang lebih sehat dan aman bagi generasi muda.

Dengan melibatkan berbagai pihak—mulai dari pemerintah, platform digital, orang tua, hingga masyarakat—PP Tunas diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi tantangan dunia digital.

Keberhasilan implementasi aturan ini tentu akan sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak. Tanpa itu, perlindungan anak di ruang digital hanya akan menjadi wacana tanpa dampak nyata.

Namun jika dijalankan dengan baik, PP Tunas berpotensi menjadi tonggak penting dalam menciptakan internet yang lebih aman, inklusif, dan mendukung masa depan anak-anak Indonesia.