SIM Card Wajib Registrasi, Bagaimana Perlindungan Data Pengguna?

Ponsel dan kartu SIM kini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi identitas digital bagi miliaran orang di seluruh dunia. Melalui satu nomor ponsel, masyarakat bisa mengakses layanan perbankan, media sosial, transportasi daring, hingga berbagai layanan pemerintahan. Seiring peran strategis tersebut, banyak negara menerapkan kebijakan registrasi SIM card dengan mewajibkan pengguna mencantumkan identitas pribadi sebelum layanan seluler dapat digunakan.

Kebijakan ini kerap diposisikan sebagai langkah penting untuk meningkatkan keamanan nasional dan ketertiban di ruang digital. Namun di balik tujuan tersebut, muncul perdebatan serius tentang dampaknya terhadap privasi digital. Apakah registrasi SIM benar-benar melindungi masyarakat, atau justru membuka ruang pengawasan yang semakin luas?

Alasan Negara Mewajibkan Registrasi SIM Card

Dilansir dari laporan lembaga riset keamanan siber Comparitech, kewajiban registrasi SIM card telah menjadi kebijakan umum di lebih dari 160 negara. Langkah ini sejalan dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap ponsel, yang kini digunakan oleh lebih dari 5,8 miliar orang secara global.

Pemerintah memandang jaringan seluler sebagai infrastruktur strategis yang perlu diawasi. Dengan mengaitkan nomor ponsel ke identitas resmi, negara berharap dapat menekan berbagai kejahatan digital, mulai dari penipuan, penyebaran hoaks, terorisme, hingga kejahatan lintas negara. Registrasi SIM juga dinilai mempermudah proses penegakan hukum karena aparat dapat melacak pelaku kejahatan berbasis komunikasi seluler.

Dalam praktiknya, registrasi SIM tidak hanya meminta nama dan nomor identitas resmi. Di sejumlah negara, proses ini bahkan diperluas dengan kewajiban data biometrik seperti sidik jari atau pemindaian wajah. Comparitech mencatat, lebih dari 35 negara telah menerapkan atau tengah mengembangkan sistem registrasi SIM berbasis biometrik. Pemerintah beralasan, data biometrik diperlukan untuk memastikan bahwa identitas pengguna benar-benar valid dan tidak disalahgunakan.

Basis Data Raksasa dan Risiko Privasi

Meski memiliki tujuan keamanan, kebijakan registrasi SIM card menyimpan konsekuensi serius bagi privasi digital. Registrasi ini secara otomatis menciptakan basis data besar yang menghubungkan identitas warga dengan nomor ponsel, lokasi, hingga aktivitas komunikasi mereka.

Masalah muncul ketika pengelolaan data tersebut tidak diimbangi dengan regulasi perlindungan data pribadi yang kuat. Tanpa batasan yang jelas, data pengguna dapat disimpan dalam jangka panjang, diakses oleh banyak pihak, atau bahkan disalahgunakan. Risiko kebocoran data juga menjadi ancaman nyata, mengingat basis data SIM card menyimpan informasi sensitif dalam jumlah masif.

Comparitech menyoroti potensi penyalahgunaan data untuk pengawasan berlebihan. Dalam beberapa kasus, data SIM card dapat digunakan untuk melacak pergerakan seseorang secara real-time, memantau pola komunikasi, hingga membangun profil perilaku pengguna. Jika akses aparat penegak hukum tidak memerlukan izin pengadilan atau tidak diawasi secara ketat, kebijakan ini berpotensi melanggar hak privasi warga.

Pengawasan Negara dan Kekhawatiran Publik

Kekhawatiran lain yang sering disuarakan adalah potensi normalisasi pengawasan di era digital. Ketika setiap nomor ponsel terikat pada identitas resmi, ruang anonimitas publik semakin menyempit. Padahal, anonimitas dalam batas tertentu dianggap penting untuk kebebasan berekspresi, terutama bagi jurnalis, aktivis, dan kelompok rentan.

Di negara dengan sistem demokrasi yang lemah atau kontrol kekuasaan yang minim, registrasi SIM card dikhawatirkan menjadi alat kontrol sosial. Pengawasan komunikasi yang berlebihan dapat menciptakan efek jera, di mana masyarakat menjadi enggan menyampaikan kritik atau pendapat karena takut dilacak.

Perbedaan Pendekatan Antar Negara

Tidak semua negara memilih jalan yang sama. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara di Eropa masih memperbolehkan penggunaan SIM card tanpa registrasi wajib. Pendekatan ini didasari keyakinan bahwa keamanan dapat dijaga tanpa harus mengorbankan privasi secara berlebihan.

Perbedaan kebijakan ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepentingan keamanan dan perlindungan hak individu. Negara yang menerapkan registrasi ketat cenderung menekankan aspek pengendalian dan pencegahan kejahatan, sementara negara yang lebih longgar berfokus pada kebebasan sipil dan perlindungan data pribadi.

Lebih dari Sekadar Urusan Telekomunikasi

Sebagaimana diulas oleh KompasTekno, registrasi SIM card pada akhirnya bukan sekadar isu teknis telekomunikasi. Kebijakan ini mencerminkan bagaimana negara memposisikan warganya di era digital: apakah sebagai subjek yang dilindungi hak privasinya, atau sebagai objek yang harus terus diawasi demi keamanan.

Di tengah pesatnya transformasi digital, tantangan terbesar pemerintah adalah menemukan keseimbangan. Keamanan publik memang penting, tetapi tanpa perlindungan data yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara ketat, registrasi SIM card justru berpotensi menjadi pintu masuk pelanggaran privasi digital. Oleh karena itu, diskusi publik dan regulasi yang berpihak pada hak warga menjadi kunci agar kebijakan ini tidak melenceng dari tujuan awalnya.